Implikasi Hukum Atas Persetujuan Elektronik Dalam Transaksi Daring: Antara Efisiensi dan Resiko Hukum

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong peningkatan signifikan dalam penggunaan persetujuan elektronik sebagai dasar pelaksanaan transaksi daring. Fenomena ini menghadirkan efisiensi tinggi dalam aspek administratif dan operasional, namun di sisi lain menimbulkan berbagai risiko hukum yang perlu diantisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penggunaan persetujuan elektronik dalam transaksi daring, ditinjau dari dua sisi utama, yaitu efisiensi pelaksanaan kontrak dan potensi risiko hukum yang muncul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan turunan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui keabsahan persetujuan elektronik, implementasinya masih belum optimal karena adanya kelemahan pada aspek autentikasi identitas, integritas data, dan yurisdiksi lintas batas. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepastian hukum melalui penguatan regulasi, penerapan Online Dispute Resolution (ODR), serta peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, keberadaan persetujuan elektronik diharapkan tidak hanya menjadi sarana efisiensi bisnis, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi daring.